Sistem Peradilan Adat Di Indonesia

I. PENDAHULUAN

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa ,merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang lainya tidak sama.justru karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan , bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkatan peradaban , maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat , paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman , sehingga adat itu menjadi kekal serta tetp segar .

Di dalam negara Republik Indonesia ini, adat yang di miliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa yaitu berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke-Indonesia-annya. Oleh karena itu adat Indonesia itu di katakan “Bhineka tunggal ika” (berbeda–beda di daerah suku bangsanya tetapi tetap satu juga,yaitu sifat dan dasar ke-Indonesia-anya.).

II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Hukum Adat

Adat kebiasaan yaitu tingkah laku seseorang yang terus menerus di lakukan dengan cara tertentu  dan di ikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.
Dengan demikian ada unsur-unsur terciptanya hukum adat:
1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Di lakuakn terus menerus
3. Adanya dimensi waktu
4. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat yaitu menunjukkan pola/bentuk, sikap ,tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat tren untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Dan terkadang di pertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat di pertahankan dengan sangsi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Istilah hukum adat “adatreccht” istilah dalam bahasa belanda “adatrecht”  yang satu kali di pertemukan oleh cristian snouck hurgronje dalam “de aatjehers” 1893.  kemudian di kutip dan di pakai selanjutnya oleh van vollen hoven.  Sebagai istilah jenis yuridis.

Mengenal hukum adat , adat di kenal berbagai macam pendapat dari para sarjana hukum yaitu:
  • Supomo mengatakan bahwa hukum tidak tertulis dalam peraturan 2 legislatif meliputi peraturan 2 hidup yang meskipun tidak di tetapkan pihak berwajib di taati dan di dukung rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
  • Ter haar mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum . sehingga kriteria yang di pakai adalah “ penetapan”
  • Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di bukukan /tidak di kodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
  • Prof.Mr. cornelis van vollen hoven menyatakan bahwa hukum adat ialah semua hukum asli, yaitu hukm yanhg tidak bersumber pada peraturan perundangan yang di buat oleh pemerintahan hindia belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang di adakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah hindia belanda itu.

B. SIFAT HUKUMNYA HUKUM ADAT

Dalam kehidupan masyarakat hukm adat sebenarnya tidak semua adat istiadat dapat di sentuh oleh para petugas hukum dalam bentuk penetapan-penetapan,terrutama kalau mastyarakat yang bersangkutan tidak sering mengadakan usaha-usaha atau tindakan-tindakan yang menimbulkan persengketaan. Para warga masyarakat pada umumnya bersedia melakukan sesuatu ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya , bukan hanya karena ketentuan itu telah di tetapkan oleh para penguasa atau petugas hukum, melainkan karena adany kesadaran bahwa ketentuan-ketentuan itu memang sudah sepantasnya di taati oleh segenap warga masyarakat.

Adapun adanya faktor yang ikut menentukan agar adat istiadat yang secara formal itu sudah mempunyai sifat hukum dapat mempunyai kekuatan mengikat secara materiil yang sempurna. Faktor-faktor itu antara lain ialah:
1. Adat istiadat itu sesuai dengan system hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.
2. Sesusai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang di junjung tinggi
3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat ynag bersangkutan
4. Sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat

C. TUGAS PARA HAKIM HAKIM ADAT

Dalam hal ini Prof.Mr.djojodigoeno mengatakan bahwa hakim harus dapat menumbuhkan pengadilanya dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan tugasnya yang berat ini para hakim terikat pada:
Nilai-nilai yamg berlaku secara objektif dalam masyarakat
System hukum adat yang telah berbentuk dan berkembang dalam masyarakat
Syarat-syarat dan nilai-nilai kemanusiaan
Putusan-putusanya sendiri yang pernah di jatuhkan
Putusan –putusan hakim lainya dalam masalh serupa yang masih dapat di pertahankan karena masih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat

Adapun pedoman yang harus di pegangi oleh seorang hakim adat dalam mengambil putusan antara lain:
  1. Asas-asas dan peragaan hukum di masa lampau yang merupakan ukuran statis, guna mengabdi tujuan hukum yang bernama”adat”
  2. Keadaan masyarakat pada waktu sekarang ,yang merupakan ukuran dinamik,guna mengejar” tata masyarakat yang adil”
  3. Indifidualita msing-masing kasus yang merupakan ukuran praktis .

Dengan demikian maka wujud dari putusan hakim yang sedang mengadili suatu perkara menurut hukum adat berupa:
  1. Melaksanakan aturan hukum adat yang telah ada , sepanjang masih mencerminkan rasa keadilan
  2. Tidak melaksanakan aturan hukum adat yang ada melainkan member penetapan baru, bila mana menurut keyakinan dan rasa keadilan hakim, aturan hukum adat yang lama itu tidak sesuai lagi dengan perasaan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat
  3. Sebagai kemungkinan ketiga hakim dapat pula mengambil keputusan jalan tengah, 

  • kalu terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Peristiwa atau faktanya tidak terang (siapa yang salah)
b. Hukum yang menguasai perkara itu tidak jelas
c. Kalau penerapan aaturan hukum adat yang ada akan dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat.

D. MACAM-MACAM PERADILAN ADAT

Sejak zaman hindia belanda dahulu sampai lahrnya undang-undang darurat nomor 1 tahun 1951 tanggal 14 Januari 1951, di Indonesia belum ada univikasi dalam susunan dan kekuasaan pradilan, karena masih ada lima macam tata nan peradilan yang berlaku yakni:
1. Tatanan peradilan gubernemen (gouvernemen rechts praak) yang meliputi seluruh wilayah hindia belanda yang terdiri dari macam-macam jenis peradilan.
2. Peradilan peribummi (inheemsche rechts praak) yang ada di daerah-daerah yang mendapat kebebasan untuk menyelenggarakan peradilanya sendiri n dengan hakim-hakim peribumi.
3. Peradilan swapraja (zelbestuur srechts praak) yangn terdapatv di daerah-daerah swap raja.
4. Peradilan agama (raad agama) yang ada di daerah-daerah hindia belanda, baik yang di daerahnya terdapat peradilan gubernemen maupun yang menetapkan peradilan agama sebagai bagian dari peradilan peribumi atau peradilan swap raja.
5. Peradlan desa (dorpsrechts praak) yang terdapat dalam masyarakat desa, yang biasanya juga merupakan peadilan adat.

Dari lima macam tatanan peradilan diatas, yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pad ahukum adat sebagai landasan mengadili perkara ialah:
1. Peradilan peribumi
Peradilan peribumi ini mempunyai wewenang untuk mengadili perkara yang terjadi antara orang-orang bumiputera yang tidak termasuk wewenang peradilan gubernemen. Pasal 130 I.S. menegaskan bahwa orang-orang bumiputera dimanapun ia berada, kalau tidak menyelenggarakan peradilan sendiri, maka peradilanya dilakukan atas nama raja atau ratu (belanda).
2. Peradilan desa
Peradilan desa ini merupakan bagian dari peradilan peribumi (di jawa), dan kadang-kadang merupakan peradilan swap raja (di luar jawa madura). Di beberapa daerah tertentu peradilan desa dapat juga merupakan bagian dari peradilan gubernemen seperti peradilan desa di ambon, saparua dan banda (karesi denan maluku). Nama-nama peradilan di desa ini bermacam-macam misalnya: rapat (dii tapanuli, Palembang, jambi, bengkulu), musapat (aceh besar, singkel), mahkamah (riau), perapatan (Kalimantan selatan dan timur), hudat (Sulawesi selatan), raad (sasak), majlis (gorontalo). Peradilan desa ini dilakukan secara majlis oleh para kepala desa atau kepala masyarakat hukum adat setempat dan wewenangnya hanya mengenai perkara0perkara perdata yang kecil terhadap putusan peradilan desa ini dapat dimintakan banding terhadap hakim yang lebih tinggi yaitu hakim distrip.
3. Peradilan swa praja
Pada dasarnya kekuasaan otonomi pada daerah-daerah swapraja meliputi juga kewenangan dalam peradilan, sehingga daerah-daerah swapraja yang ada pada zaman hindia belanda dahulu pada umumnya mempunyai peradilanya sendiri Dari empat daerah swapraja yang ada di jawa (kesultanan Yogyakarta, pekualaman Yogyakarta, kesunanan Surakarta , mengkunegaran surakarta).pada tahun 1907 (Stbl.1907 no.156) pekualaman Yogyakarta melepaskan kekuasaan mengadilinya , sehingga peradilan untuk kaula daerah swapraja pekualaman di serahkan kepada kekuasaan peradilan gubernamen.tiga daerah lainya tetap berjalan , sampai di hapuskan oleh pemerintah Indonesia dengan lahirnya Undang-undang Darurat no.1 tahun 1951 yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan.

KESIMPULAN.

Dari pemaparan makalah di atas dapatlah di simpulkan bahwa system peradilan adat di Indonesia dapat di rinci jadi 3 macam pembahasn yang di atas telah di uraikan secara lengkap,namun perlu di ketahui bahwa pada zaman hindia belanda dahulu terdapat bermacam-macam badan peradilan yang mempunyai wewenang mengadili perkara adat atau pelanggaran terhadap hukum adat.tidak terdapat dualism peradilan , bahkan dapat di katakana pluralism dalam system peradilan.

PENUTUP

Demikianlah makalah ini yang dapat sya uraikan di atas, semoga memberikan manfaat dan dapat memenuhi tugas akhir semesteran  dalam mata perkuliahan hukum adat.
Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalm penulisan maupun penyusunannya, harap maklum dan terimakasih.


DAFTAR PUSTAKA
1. Prof.Bushar Muhammad, S.H. “ Asas-asas hukum adat “ suatu pengantar. PT. prandnya para mita .jakarta.
2. Surojo Wignjodipuro,S.H. “pengantar & asas-asa hukum adat. Gunung agung-jakarta 1983
3. H.A.M Effendi, SH,.” Pengantar hukum adat. 1988.
4. C. can Vollenhoven, Prof. Mr. “Het Adatrecht van Nederland Indie”. 1925.
editor : Shohibustsani, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang